A.KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran merupakan
pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu
tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah
proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.
Dalam organisasi sektor
publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sector swasta,
anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya
pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik,
didiskusikan, dan diberi masukan.
Penganggaran sektor publik
terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan
aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik
dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategic telah selesai
dilakukan. Anggaran merupakan managerial
plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan
organisasi.
Aspek-aspek yang harus
tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:
1. Aspek perencanaan;
2.Aspek pengendalian; dan
3.Aspek akuntabilitas
publik.
Penganggaran sektor publik
harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan danakan
lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body).
B. PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran publik adalah
rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Secara
singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana
finansial yang menyatakan:
1.
Berapa
biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja); dan
2.
Berapa
banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut
(pendapatan).
C. PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran sektor publik
dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik,
air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara
layak. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah Negara dan
merupakan arahan di masa yang akan datang.
Anggaran dan Kebijakan
Fiskal Pemerintah
Kebijakan fiskal adalah
usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan
ekonomi melalui sistem
pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan
tertentu. Alat utama
kebijakan fiskal adalah anggaran. Angaran sektor publik harus dapat
memenuhi kriteria berikut :
v Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan
keinginan masyarakat
v Menentukan penerimaan dan pengeluaran
departemen-departemen pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah daerah.
Anggaran sektor publik
penting karena beberapa alasan, yaitu:
1.
Anggaran
merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi,
menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualititas hidup masyarakat.
2.
Anggaran
diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas
dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran
diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of
resources), pilihan (choice), dan trade offs.
3.
Anggaran
diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap
rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan
akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.
D. FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran sektor publik
mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) sebagai alat perencanaan,
(2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik,
(5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja,
(7) alat motivasi, (8) alat menciptakan ruang public.
Anggaran Sebagai Alat
Perencanaan (Planning Tool)
Anggaran sektor publik
dibuat untuk merencakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah,
berupa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah
tersebut.
Anggaran sebagai alat
perencanaan digunakan untuk:
a)
merumuskan
tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang
ditetapkan,
b)
merencanakan
berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan
alternatif sumber pembiayaannya,
c)
mengalokasikan
dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan
d)
menentukan
indikator kinerja dan tingkat pencapian strategi.
Anggaran Sebagai Alat
Pengendalian (Control Tool)
Sebagai alat pengendalian,
anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah
agar pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk
menghindari adanya overspending, underspending dan salah sasaran (misappropriation)
dalam pengalokasian anggaran dalam bidang lain yang bukan merupakan prioritas.
Pengendalian anggaran
public dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:
a)
Membandingkan
kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;
b)
Menghitung
selisih anggaran (favourable dan unfavourable variances);
c)
Menemukan
penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tak dapat dikendalikan
(uncontrollable) atas suatu varians;
d)
Merevisi
standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
Anggaran Sebagai Alat
Kebijakan Fiskal(Fiscal
Tool)
Anggaran sebagai alat
kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong
pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi,
dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Anggaran Sebagai Alat
Politik (Political Tool)
Pada sektor publik, anggaran
merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan
legislative atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena
itu pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building,
keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik
oleh para manajer publik.
Anggaran Sebagai Alat
Koordinasi dan Komunikasi (Coordination
and
Communication Tool)
Anggaran publik merupakan
alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun
dengan baik mampu mendeteksi inkonsistensi suatu unir kerja dan juga berfungsi
sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.
Anggaran Sebagai Alat
Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool)
Anggaran merupakan wujud
komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada
pemberi wewenang (legislatif).Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan
pencapaian target
anggaran dan efisiensi
pelaksanaan anggaran.
Anggaran Sebagai Alat
Motivasi (Motivation Tool)
Agar dapat memotivasi
pegawai, anggaran hendaknya bersifal challenging but attainable atau demanding
but achieveable.Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu
tinggi hingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah hingga
terlalu mudah dicapai.
Anggaran Sebagai Alat untuk
Menciptakan Ruang Publik (Public Share)
Masyarakat, LSM,
Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran
publik.Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah, kelompok lain yang
kurang terorganisir akan
mempercayakan aspirasinya melaluiproses politik yang ada.
E. JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran sektor publik
dibagi menjadi dua, yaitu :
1. Anggaran operasional, dan
2. Anggaran modal
Anggaran Operasional (operation/recurrent budget)
Anggaran Operasional
diguanakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan
pemerintahan.
Misalnya adalah belanja
rutin (recurrent expenditure) yaitu
pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah
aset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum pengeluaran yang masuk kategori
anggaran operasional antara lain Belanja
Administrasi Umum dan Belanja
Operasi dan Pemeliharaan.
Anggaran
Modal (capital/investment
budget)
Anggaran modal menunjukkan
rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung,
peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya pemerintah tidak
mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik.
F. PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Prinsip-prinsip anggaran
sektor publik meliputi:
a.
Otorisasi
oleh legislative
Anggaran
publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dulu sebelum eksekutif
dapat membelanjakan anggaran tersebut.
b.
Komprehensif
Anggaran
harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu,
adanya dananon- budgetair pada
dasarnya adalah menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
c.
Keutuhan
anggaran
Semua
penerimaan danbelanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general
fund).
d.
Nondicretionary
Apropriation
Jumlah
yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien,
dan efektif.
e.
Periodik
Anggaran
merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan.
f.
Akurat
Estimasi
anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve)yang dapat dijadikan sebagai pemborosan
dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnyaundere stimate pendapatan danoverestimate pengeluaran.
g.
Jelas
Anggaran
hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.
h.
Diketahui public
Anggaran
harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
G. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Proses penyusunan anggaran
mempunyai 4 tujuan yaitu :
1.
Membantu
pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam
lingkungan pemerintahan.
2.
Membantu
menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik
melalui proses pemrioritasan.
3.
Memungkinkan
bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4.
Meningkatkan
transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat
luas.
Faktor dominan yang
terdapat dalam proses penganggaran adalah :
1.
Tujuan
dan target yang hendak dicapai
2.
Ketersediaan
sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah)
3.
Waktu
yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target
4.
Faktor-faktor
lain yang memengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan pemerintah yang
baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan
sebagainya.
Pengelolaan keuangan publik
melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran,
aspek akuntansi, aspek
pengendalian, dan aspek auditing.
H. PRINSIP-PRINSIP POKOKDALAM SIKLUS ANGGARAN
RichardMusgrave seperti
yang dikutip Coe (1989) mengidentifikasikan tiga pertimbangan mengapa
pemerintah perlu ³terlibat´ dalam ³bisnis´ pengadaan barang dan jasa bagi
masyarakat.Ketiga pertimbangan tersebut meliputi stabilitas ekonomi, redistribusi
pendapatan, dan alokasi sumber daya.
Lemahnya perencanaan
anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau overfinancing yang akan
mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Siklus anggaran
meliputi empat tahap yang terdiri atas:
a.Tahap persiapan anggaran (preparation);
b.Tahap ratifikasi (approval/ratification);
c.Tahap implementasi (implementation);
d.Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting and
evaluation).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar